Menparekraf Gandeng BI Diskusi Sistem Pembayaran Digital QRIS
Demi mewujudkan sistem pembayaran yang mudah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI). Pembahasan berupa langkah strategis mengenai sistem pembayaran digital QRIS untuk pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Tanah Air yang memudahkan transaksi di tengah pandemi COVID-19.
QRIS, Aplikasi Non Tunai Karya Bangsa
QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) merupakan standar QR Code untuk pembayaran digital lewat aplikasi uang elektronik berbasis server, dompet digital, atau mobile banking. Setiap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang menggunakan sistem QR wajib menerapkan QRIS. Hal ini diatur dalam PADG No.21/18/2019 tentang Standar Internasional QRIS untuk Pembayaran.
QRIS diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2019 oleh BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) berstandar internasional EMV Co., yaitu lembaga yang menyusun standar internasional QR Code untuk pembayaran.
QRIS Sebagai Sinergi Pengembangan Sektor Pariwisata
Melalui virtual meeting bersama BI di Jakarta, Rabu (10/2/2021), Sandiaga mengatakan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan dukungan kementerian/lembaga lain. Maka, sinergi dengan Bank Indonesia menjadi alternatif yang perlu diterapkan.
“Bank Indonesia memiliki program yang berkesinambungan, inklusif dalam mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk itu, kita perlu menjalin sinergi bersama,” ujarnya.
Menparekraf mengungkapkan saat ini sedang fokus dengan program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) 2021 dan Bangga Berwisata di Indonesia. Namun, program ini perlu ada dukungan inovasi salah satunya berupa pengembangan sistem pembayaran digital seperti QRIS untuk memudahkan pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif.
QRIS menjadi salah satu solusi alat pembayaran digital yang dapat diaplikasikan di semua sektor khususnya sektor pariwisata yang menuntut semuanya harus serba cepat, mudah, murah, dan aman.
Selanjutnya, harus ada pula big data, agar kebijakan yang dibuat lebih target segmentasi. “Diperlukan juga data di sentra ekspor, sehingga kita bisa melakukan pendekatan berbasis data untuk pengembangan industri dan investasi. Karena tidak mungkin kita bisa mengembangkan usaha di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, serta membuka atau mempertahankan 34 juta lapangan kerja ini tanpa adanya informasi atau big data yang mendukung hal tersebut,” ujar Sandi.
Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 Dalam Transaksi Pembayaran Ketika Berwisata
Sebenarnya, Presiden mengarahkan Menparekraf untuk fokus pada pengembangan 5 destinasi super prioritas. Namun, Menparekraf mengusulkan agar ada tiga destinasi tambahan, yaitu Bali, Jakarta, dan Kepulauan Riau. Hasilnya, usulan tersebut mendapatkan persetujuan dari Presiden.
“Saya berharap tiap daerah tersebut bisa dibantu kantor perwakilan dari Bank Indonesia untuk menyiapkan pelaku UMKMnya, agar bisa diberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi,” sambung Sandiaga.
Upaya ini diharapkan bisa membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dan menurunkan angka penularan COVID-19, selain protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) yang ketat dan disiplin, juga harus melakukan 3T (testing, tracing, dan treatment) secara komperhensif.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjyo mengatakan pihaknya sependapat untuk mendukung berbagai program yang digagas oleh Kemenparekraf/Baparekraf.
“Pertama, kami akan mengintegrasikan penggunaan QRIS, mulai dari ticketing, booking hotel, restoran, transportasi, agar memudahkan pelaku UMKM dalam menggunakan pembayaran berbasis digital. Kedua, nanti kami juga akan menyiapkan UMKM binaan kami, yang tentunya sudah kami kurasi untuk kita supply,” kata Perry.
Mengenai big data, pihaknya sudah melakukan konsolidasi dengan Online Travel Agency (OTA) untuk memperoleh data terkait data tujuan wisata, maskapai yang digunakan, hingga demografi wisatawannya. Harapannya, nanti big data ini dapat diolah menjadi reporting system, sehingga membantu Kemenparekraf untuk mengakses data yang akurat.
(BR)
