Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan fatwa haram terhadap penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape. Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape yang disahkan oleh Komisi Fatwa MUI pada 6 November 2026 di Jakarta.
Tidak hanya penggunaan vape, fatwa ini juga mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan peredarannya, mulai dari produksi hingga perdagangan. Dengan demikian, ketentuan tersebut turut menyasar para pelaku usaha yang memproduksi maupun memperjualbelikan rokok elektrik.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, terutama dampak negatif rokok elektrik terhadap kesehatan dan lingkungan. Selain itu, fatwa ini juga menjadi langkah pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan vape sebagai sarana konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Prof Niam kepada MUI Digital, Senin (9/11/2026).
Dalam penjelasannya, rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang bekerja dengan memanaskan cairan tertentu hingga menghasilkan aerosol atau uap untuk dihirup. Cairan tersebut dapat mengandung nikotin, gliserin, serta berbagai bahan perasa. MUI turut menyoroti kandungan nikotin yang bersifat adiktif dan berpotensi memberikan dampak negatif terhadap sistem saraf maupun kesehatan tubuh.
Tiga Ketentuan dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026
Melalui fatwa tersebut, Komisi Fatwa MUI menetapkan tiga ketentuan hukum terkait penggunaan dan peredaran rokok elektrik. Pertama, penggunaan rokok elektrik atau vape dinyatakan haram karena dinilai membahayakan kesehatan dan lingkungan.
Kedua, penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya juga ditetapkan haram. Ketiga, aktivitas memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik turut dinyatakan haram.
Ketentuan ini memperlihatkan bahwa keputusan MUI tidak hanya berfokus pada perilaku konsumen, tetapi juga mencakup rantai usaha dan distribusi produk rokok elektrik.
Fatwa tersebut ditandatangani oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub. Penetapan ini juga diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.
Melalui penerbitan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, MUI berharap masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku usaha, dapat memahami serta mematuhi ketentuan tersebut. Langkah ini diharapkan dapat mendukung perlindungan kesehatan, menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus mencegah penyalahgunaan zat adiktif di masyarakat.
Atas dasar ketetapan tersebut, MUI juga meminta Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI mengambil langkah konkret melalui penyusunan regulasi yang mengatur pelarangan vape. MUI menilai aturan yang disertai sanksi tegas diperlukan untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik sekaligus melindungi generasi muda dari paparan nikotin dan potensi penyalahgunaan narkotika. “Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” tegas Prof KH Asrorun Niam Sholeh.
