Asam hialuronat (hyaluronic acid) menjadi salah satu bahan aktif paling populer dalam dunia skincare. Dikenal mampu menjaga kelembapan, meningkatkan elastisitas kulit, dan memberi efek plump, bahan ini banyak digunakan dalam produk perawatan wajah, mulai dari toner hingga serum. Namun di balik manfaatnya, asam hialuronat menyimpan sejumlah titik kritis yang perlu diperhatikan, terutama dalam konteks skincare halal.
Secara alami, asam hialuronat sebenarnya terdapat dalam tubuh manusia dan hewan. Namun, untuk kebutuhan industri kosmetik, bahan ini tidak diambil langsung dari tubuh, melainkan diproduksi melalui proses bioteknologi. Di sinilah titik kritis pertama muncul. Asam hialuronat umumnya dihasilkan melalui fermentasi mikroba, seperti bakteri tertentu, yang membutuhkan media tumbuh dan nutrisi pendukung. Kehalalan media fermentasi ini menjadi aspek penting yang harus diawasi secara ketat.
Mengutip dari laman LPPOM MUI, menurut Hendra Utama, Auditor Senior LPPOM, perjalanan asam hialuronat (AH) menuju status halal tidak sesederhana yang dibayangkan. Ia menjelaskan bahwa pada masa awal pengembangan bahan ini, AH banyak diperoleh dari sumber hewani. “Dulu, bahan baku AH diambil dari jengger ayam atau cairan mata sapi (vitreous humor). Jika hewannya tidak disembelih sesuai syariat, maka status kehalalannya diragukan,” jelas Hendra.
Seiring berkembangnya teknologi, metode produksi asam hialuronat pun mengalami perubahan signifikan. Kini AH lebih banyak diproduksi melalui proses bioteknologi seperti fermentasi mikroba, yang menghadirkan titik kritis halal baru. Perubahan ini menuntut pengawasan lebih menyeluruh, tidak hanya pada sumber bahan baku, tetapi juga pada media fermentasi, bahan pendukung, serta keseluruhan proses produksi agar tetap sesuai dengan prinsip halal.
Titik kritis berikutnya terletak pada sumber bahan penunjang fermentasi. Dalam beberapa proses produksi, media kultur atau enzim yang digunakan bisa berasal dari bahan hewani atau turunan non-halal jika tidak dikontrol dengan baik. Misalnya, penggunaan enzim atau nutrisi berbasis hewan yang tidak jelas status kehalalannya dapat memengaruhi status akhir asam hialuronat yang dihasilkan. Oleh karena itu, produsen skincare halal wajib memastikan seluruh bahan pendukung berasal dari sumber yang halal dan sesuai standar.
Proses pemurnian dan pemrosesan lanjutan juga menjadi perhatian penting. Setelah fermentasi selesai, asam hialuronat harus melalui tahapan penyaringan, pemurnian, dan stabilisasi. Pada tahap ini, ada kemungkinan penggunaan bahan tambahan seperti alkohol, pelarut, atau zat penstabil tertentu. Jika bahan-bahan tersebut berasal dari sumber yang tidak halal atau digunakan tanpa pengawasan, maka produk akhir berpotensi tidak memenuhi kriteria halal.
Selain proses produksi, rantai pasok dan fasilitas manufaktur juga menjadi titik kritis yang sering luput dari perhatian konsumen. Risiko kontaminasi silang dengan bahan non-halal dapat terjadi apabila fasilitas produksi digunakan secara bersamaan tanpa prosedur pembersihan yang sesuai standar halal. Inilah alasan mengapa sertifikasi halal tidak hanya menilai bahan baku, tetapi juga sistem produksi secara menyeluruh.
Bagi konsumen, penting untuk memahami bahwa label “mengandung asam hialuronat” tidak otomatis menjamin produk tersebut halal. Sertifikasi halal dari lembaga resmi menjadi indikator utama bahwa seluruh proses mulai dari bahan baku, produksi, hingga pengemasan telah melalui audit dan pengawasan sesuai prinsip halal. Kesadaran ini semakin relevan seiring meningkatnya permintaan terhadap skincare halal yang tidak hanya efektif, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman secara nilai.
Pada akhirnya, mengenal titik kritis asam hialuronat dalam skincare halal membantu konsumen menjadi lebih cermat dan kritis. Transparansi proses, komitmen produsen terhadap standar halal, serta edukasi berkelanjutan menjadi kunci dalam membangun industri skincare halal yang tepercaya. Dengan pemahaman yang tepat, konsumen dapat menikmati manfaat asam hialuronat tanpa mengabaikan prinsip kehalalan yang diyakini.
