Menguak Fenomena Pertikaian Pelarangan Hijab di India

Perselisihan itu melanggar kebebasan beragama

141

Larangan pemakaian hijab di sekolah dan perguruan tinggi di negara bagian Karnataka, India Selatan meningkatkan kekhawatiran serangan terhadap simbol dan praktik muslim yang diduga kuat sebagai bagian dari agenda sayap kanan Hindu untuk memaksakan pemberlakuan nilai-nilai mayoritas.

Reshma Banu, ibu dari salah satu siswa yang dilarang masuk ke sekolah karena adanya larangan hijab berpendapat bahwa larangan itu telah melanggar hak minoritas.

“Jilbab adalah bagian penting dari iman kita. Kami menerima anak-anak kami di sini karena kami pikir hak-hak mereka akan dihormati,” terang Reshma dikutip dari aljazeera.com, Senin (21/2).

Berbeda dengan tangggapan pihak Kepala Sekolah Umum Karnataka yang mengatakan bahwa pihaknya hanya mematuhi perintah dari pemerintah.

“Kami akan menerapkan aturan yang diperlukan sesuai keputusan pengadilan,” ujar Susheela V.

Diduga sebab Adanya Campur Tangan Partai BJP dan Hindutva

Partai Bharita Janata (BJP) yang menjalankan pemerintahan di Karnataka dan pusat mendukung larangan diskriminatif tersebut. BJP telah berkampanye selama beberapa dekade untuk penerapan Uniform Civil Code (UCC). Aturan tersebut menekankan bahwa hukum Hindu akan berlaku pula untuk minoritas.

Selain itu, BJP menganggap bahwa hijab menganggu “keseragaman” di antara para siswa. Hal ini dilakukan untuk menghindari diskriminasi antar siswa, sehingga tidak ada tempat untuk hijab maupun syal safron di lembaga pendidikan.

Melansir Al Jazeera, dalam sebuah penyelidikan oleh situs web The News Minute, protes antihijab tidak spontan, melainkan ada campur tangan Hindutva yang telah dibangun di atas polarisasi komunal selama bertahun-tahun di Karnataka untuk memobilisasi siswa.

Hindutva merupakan sebuah ideologi yang mendefinisikan budaya India dalam nilai-nilai Hindu dan telah mengilhami supremasi Hindu India selama beberapa dekade. Terbukti, selama bertahun-tahun, telah terjadi peningkatan aktivitas kelompok Hindutva dan penargetan minoritas agama, terutama Muslim dan Kristen.

Sementara itu, menunggu keputusan di pengadilan tinggi yang masih berlangsung memicu kekhawatiran para gadis tentang hak dan masa depan mereka.

 

Sumber : Situs Aljazeera