Anggota DPR Berencana Batasi Penggunaan Gas LPG, Kenapa?

Jarigan Gas (Jargas) merupakan pembangunan infrastruktur pipa gas bumi untuk menyalurkan kebutuhan energi gas bagi rumah tangga yang harus segera direalisasikan. Menurut Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam menjelaskan, Jargas dapat menggantikan gas tabung LPG yang saat ini masih banyak digunakan oleh masyarakat.

“Jargas kota itu memang sudah jadi program pemerintah. Dan Komisi VII sangat mendukung program ini, karena sangat membantu perkotaan dalam mengakses kebutuhan energi di rumah. Ini sebagai alternatif energi LPG,” tutur Hisjam, di hadapan otoritas PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Kementerian ESDM dalam pertemuan Komisi VII di Kantor PGN, Medan, Sumatera Barat, seperti dikutip dari laman dpr.go.id, Sabtu, (5/2).

Baca juga  Memanfaatkan Bisnis Online di Tengah Pandemi

Alasan Penggunaan Gas LPG dibatasi

Penggunaan gas LPG untuk rumah tangga dan industri menelan biaya subsidi amat besar yaitu sekitar Rp60-80 triliun per tahun, sehingga membebani APBN. Adapun kendala utama pada pembangunan Jargas sebagai gas alam ramah lingkungan ini diketahui pada jaringan pipa yang belum terbangun secara luas.

Menurut Anggota Fraksi Golkar DPR RI, contoh pembangunan Jargas yang sudah terbangun di wilayah Gresik ke Semarang. Namun, Hisjman menyayangkan, pembangunan Jargas dari Gresik ke Cirebon sudah bertahun-tahun terbengkalai.

Langkah Percepatan Pembangunan Jagras

Namun, kini, pembangunan Jagras sudah berada di bawah kendali Kementerian ESDM melalui penganggaran APBN dan diharapkan agar pembangunan Jargas tidak tertunda kembali.

Baca juga  Hasil Rembuk Pelaku Ekraf Sepakati 24 Oktober Diperingati Hari Ekonomi Kreatif Nasional

Untuk wilayah Sumatera, terdapat Jagras yang terputus dari Arun (Aceh) sampai ke Palembang (Sumatera Selatan). Jaraknya mencapai 400 km disertai nilai investasi diperkirakan sampai Rp1 triliun.

“Komisi VII meminta kepada kepada Kementerian ESDM proyek ini harus sudah dikerjakan. Jangan sampai terputus. Mungkin belum ekonomis dari sisi harga. Tapi, pemerintah tidak perlu melihat ekonomi. Itu adalah infrastruktur yang harus disiapkan selain infrastruktur jalan,” ungkap Hisjam.

Sementara itu, pihak PGN terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk merealisaikan program jaringan gas rumah tangga atau Jargas.

Translate »